Blora – Pemerintah Kabupaten Blora akan memperkuat pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui langkah berbasis data yang dimulai dari pendataan kendaraan milik aparatur sipil negara (ASN) hingga memperluas sinergi ke tingkat kecamatan dan desa.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Blora Arief Rohman usai menerima audiensi Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi di Ruang Rapat Setda Kabupaten Blora, Selasa (14/7). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
"Kami mendapat arahan dari Pak Gubernur terkait sinergi antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Ini menjadi penting karena PKB dan BBNKB nantinya menjadi bagian dari pendapatan daerah kabupaten. Kami berkomitmen menjalankan arahan tersebut bersama-sama agar potensi yang ada dapat dioptimalkan dan bermuara pada pembangunan di Kabupaten Blora," kata Arief Rohman.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Blora akan memulai pendataan kendaraan milik ASN, kemudian memperluas koordinasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Semuanya berbasis data. Nanti kami minta Pak Sekda mendata kendaraan ASN agar segera membayar pajaknya. Setelah itu akan kita turunkan sampai tingkat kecamatan dan desa, termasuk bersinergi dengan berbagai stakeholder agar masyarakat semakin terdorong membayar pajak kendaraan bermotor," ujarnya.
Menurut Arief, keberhasilan Kabupaten Blora dalam realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menjadi semangat untuk meningkatkan pembayaran PKB.
"PBB di Blora tingkat ketercapaiannya hampir 104 persen. Semoga nanti pajak kendaraan bermotor juga bisa mendekati capaian tersebut," katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berkontribusi melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor serta mengajak masyarakat yang belum membayar agar segera memenuhi kewajibannya.
"Terima kasih kepada masyarakat Blora yang sudah berkontribusi membayar pajak kendaraan bermotor. Yang belum, jangan lupa segera membayar karena hasilnya akan kembali lagi kepada masyarakat untuk membangun jalan dan infrastruktur di Kabupaten Blora," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Blora dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai dapat menjadi semangat untuk meningkatkan pembayaran PKB.
"Tadi Pak Bupati menyampaikan PBB ketercapaiannya sampai 104 persen. Itu cukup luar biasa. Nah, PKB harapannya juga bisa seperti itu, atau setidaknya mendekati capaian tersebut. Karena uang yang kita peroleh dari pajak itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, baik jalan, irigasi, maupun pembangunan lainnya," ujarnya.
Masrofi juga mengingatkan masyarakat mengenai Program Gebyar Hadiah Samsat yang masih berlangsung. Ia menjelaskan bahwa pengundian tahap pertama telah dilakukan untuk periode pembayaran Desember 2025 hingga Mei 2026, sedangkan pembayaran PKB pada periode Juni hingga November 2026 akan diikutsertakan dalam pengundian tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.
