JEPARA - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bukan sekadar penerimaan daerah, tetapi menjadi bagian dari pembangunan yang manfaatnya kembali dirasakan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu poin dalam pertemuan Bupati Jepara dengan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Ruang Kerja Bupati Jepara, Rabu (12/8/2026).
Bupati Jepara Witiarso mengatakan, pihaknya berkomitmen mengembalikan manfaat penerimaan dari kendaraan bermotor melalui pembangunan infrastruktur, salah satunya program Jepara Mulus.
“Proyeksi pendapatan dari kendaraan bermotor tahun ini sekitar Rp105 miliar. Sementara untuk pembangunan dan perbaikan jalan, kami mengalokasikan hampir Rp200 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kepercayaan masyarakat. Ketika manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk berpartisipasi dalam pembayaran pajak.
Pendekatan kepada masyarakat juga dilakukan secara humanis melalui sosialisasi yang melibatkan pemerintah daerah, kecamatan hingga pemerintah desa.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, mengapresiasi komitmen Pemkab Jepara tersebut. Menurutnya, pembayaran pajak perlu dipahami sebagai kontribusi masyarakat yang manfaatnya kembali kepada masyarakat.
“Yang kita bangun adalah kepercayaan. Masyarakat membayar pajak, kemudian manfaatnya kembali dirasakan melalui pembangunan,” tegasnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Bapenda Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan program cashback bagi masyarakat yang membayar PKB tepat waktu. Rencananya, program tersebut mulai dilaksanakan sekitar Oktober 2026, dengan cashback Rp50 ribu untuk lima pembayar PKB tercepat setiap hari di masing-masing kantor Samsat.
“Yang membayar pajak tepat waktu juga akan kami apresiasi melalui cashback Rp50 ribu untuk lima pembayar tercepat setiap hari,” pungkasnya.
