SURAKARTA – Masyarakat Kota Surakarta yang selama ini tertib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bakal mendapat apresiasi khusus dari Pemerintah Kota Surakarta. Mereka akan dipilih menjadi Duta Pembayar Pajak, sebagai bentuk penghargaan sekaligus teladan untuk mengajak lebih banyak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak kendaraan
Gagasan pembentukan Duta Pembayar Pajak mengemuka dalam pertemuan antara Wali Kota Surakarta dengan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Jawa Tengah di Ruang Rapat Bapenda Kota Surakarta, Selasa (4/8/2026).
Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, optimalisasi penerimaan PKB tidak hanya dilakukan melalui penagihan, tetapi juga dengan menghadirkan pelayanan yang semakin baik serta membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.
"Kami akan mengupayakan pendekatan optimalisasi dengan meyakinkan kembali kepada masyarakat bahwa pelayanan kepada masyarakat menjadi yang utama. Tentunya kami juga akan menyesuaikan kembali cara pendekatan dan promosi," ujarnya.
Menurut Respati, pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun budaya membayar pajak melalui penghargaan kepada masyarakat yang selama ini konsisten memenuhi kewajibannya.
"Kami memiliki metode untuk berkolaborasi dalam memberikan apresiasi kepada masyarakat yang tertib membayar pajak. Hal itu akan kita jadikan sebagai Duta Pembayar Pajak. Apresiasi ini diberikan setulus-tulusnya bersama Pemerintah Kota Surakarta kepada para pembayar pajak yang disiplin," katanya.
Ia menjelaskan, calon Duta Pembayar Pajak akan dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, di antaranya tidak pernah memiliki tunggakan pajak kendaraan, berperilaku baik, serta tidak memiliki rekam jejak kriminal.
Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam optimalisasi pembayaran PKB karena lebih memahami karakter masyarakat di wilayahnya masing-masing.
"Hari ini kami menghadap Bapak Wali Kota Surakarta dalam rangka sinergi optimalisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemerintah kota tentu lebih memahami karakter masyarakat di wilayahnya. Karena itu, Bapak Wali Kota menawarkan konsep komunikasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pembayaran pajak," ujarnya.
Ia menilai, komunikasi kepada masyarakat perlu dibarengi dengan bukti nyata bahwa pajak yang dibayarkan kembali dalam bentuk pembangunan yang dapat dirasakan bersama.
"Harus ada bukti nyata, misalnya melalui pembangunan infrastruktur. Bahkan, pada setiap papan proyek bisa dicantumkan bahwa pembangunan tersebut berasal dari hasil pembayaran pajak. Itu merupakan fungsi komunikasi yang baik karena setiap daerah memiliki karakter yang berbeda," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Jawa Tengah Triadi mengatakan, setiap pembayaran PKB juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
"Setiap pembayaran PKB juga disertai pembayaran SWDKLLJ. Manfaatnya langsung dirasakan masyarakat melalui santunan kecelakaan. Karena itu, kami sepakat kampanye dan edukasi perlu terus dilakukan agar pembayaran pajak menjadi kesadaran masyarakat," pungkasnya.
