PEMALANG – Pembangunan jalan sepanjang 18 kilometer menjadi salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Komitmen tersebut disampaikan Plt. Bupati Pemalang, Nurkholes, dalam pertemuan bersama Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah di Aula Sasana Bhakti Praja Kabupaten Pemalang, Senin (3/8/2026). Pertemuan dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang, perwakilan camat, perwakilan kepala desa, Kasatlantas Polres Pemalang, Bank Jateng Cabang Pemalang, Jasa Raharja Cabang Pemalang, serta perangkat daerah terkait.
"Kami akan mengeksekusi pembangunan jalan sepanjang 18 kilometer yang didanai melalui pinjaman daerah. Kami ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah benar-benar memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur. Sebagai timbal baliknya, kami berharap masyarakat semakin sadar untuk membayar pajak kendaraan," ujar Nurkholes.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Pemalang juga akan memperkuat berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi hingga pemberian penghargaan kepada masyarakat maupun petugas yang berkontribusi dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
"Kami akan mengoptimalkan potensi pajak kendaraan bermotor. Tadi sudah disampaikan beberapa cara dan solusi, mulai dari upaya sosialisasi hingga eksekusinya. Ke depan, hal itu akan terus kami upayakan," katanya.
Menurut Nurkholes, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan berbagai bentuk *reward* sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang tertib membayar pajak.
"Kami juga akan menyiapkan berbagai bentuk *reward* bagi para penagih pajak maupun masyarakat yang taat membayar pajak. Harapannya, langkah ini dapat menarik minat wajib pajak baru sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, lokasi-lokasi pembangunan jalan nantinya juga akan dimanfaatkan sebagai media sosialisasi agar masyarakat semakin memahami bahwa pajak kendaraan yang dibayarkan memiliki manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, menegaskan bahwa manfaat pembangunan akan semakin optimal apabila didukung dengan data kendaraan bermotor yang akurat. Oleh karena itu, Bapenda Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang akan melibatkan pemerintah hingga tingkat desa untuk melakukan pendataan kendaraan secara riil.
"Pak Plt. Bupati juga akan menggerakkan aparatur hingga tingkat desa agar dilakukan pendataan kendaraan bermotor secara riil. Selama ini masih banyak kendaraan yang sebenarnya sudah dijual ke luar daerah, sudah menjadi bangkai, rusak, atau tidak lagi digunakan, tetapi masih tercatat dalam data," jelas Masrofi.
Menurutnya, pembaruan data tersebut penting agar pemerintah memiliki basis data kendaraan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Data tersebut nantinya akan menjadi umpan balik bagi kami untuk membersihkan data-data yang sudah tidak valid sehingga basis data kendaraan menjadi lebih akurat. Kalau datanya sudah riil, kendaraan yang memang masih ada tetapi belum membayar pajak bisa segera ditindaklanjuti. Sebaliknya, jika kendaraannya sudah rusak atau tidak lagi digunakan, datanya juga bisa diperbarui," katanya.
Masrofi menambahkan, keberhasilan pendataan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi. Sinergi dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga pemerintah desa menjadi kunci karena mereka lebih memahami kondisi wilayah dan masyarakatnya.
"Dengan dukungan pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa, proses pendataan akan jauh lebih efektif. Harapannya, jumlah data kendaraan menjadi lebih akurat, sementara partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan terus meningkat," pungkasnya.
_1785827360.jpeg)
_1785827361.jpeg)