Rembang – Pemerintah Kabupaten Rembang menyiapkan pendekatan kolaboratif yang lebih luas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain memperkuat sinergi dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Pemkab Rembang membuka peluang pelibatan organisasi masyarakat, komunitas, hingga kreator konten lokal dalam penyebarluasan informasi perpajakan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro', saat menerima kunjungan Bapenda Provinsi Jawa Tengah di Rumah Dinas Bupati Rembang, Selasa (14/7).
Menurut Hanies, upaya peningkatan penerimaan PKB memerlukan dukungan berbagai pihak karena kondisi di tingkat desa saat ini juga menghadapi beragam tantangan. Karena itu, pendekatan yang melibatkan lebih banyak unsur masyarakat dinilai perlu dicoba.
"Kita tadi sudah mendiskusikan dan tentu mendapatkan beberapa kesimpulan, terutama soal kemungkinan yang akan kita lakukan ini bundling dengan PBB-P2. Dan juga mungkin kita akan menggandeng beberapa organisasi masyarakat, kemudian dari influencer, selebgram yang menginformasikan ke masyarakat bahwa pajak ini penting," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pesan utama yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali dalam bentuk manfaat pembangunan.
"Penting karena ini akan kembali juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pajak yang masyarakat bayarkan ini semuanya kembali ke masyarakat untuk pembangunan juga nantinya, baik itu infrastruktur ataupun pembangunan yang lainnya," kata Hanies.
Selain pelibatan organisasi masyarakat dan kreator konten lokal, Pemerintah Kabupaten Rembang juga menyiapkan penguatan kolaborasi hingga tingkat desa. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah mengintegrasikan penyampaian informasi PKB dengan PBB-P2 agar perangkat daerah dan pemerintah desa dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif.
"Dengan strategi adanya bundling dengan PBB, tahun depan kami harapkan bisa bergabung antara PBB dari BPKAD Rembang dengan tagihan dari Bapenda, sehingga camat, kades, perangkat ke warga itu sekali jalan bisa menyampaikan dua objek atau dua hal pajak ini," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memperkuat kolaborasi tersebut. Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan daerah akan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam mendukung pembangunan.
"Kami tawarkan kepada Pak Wakil Bupati dan jajaran bagaimana kalau disatukan, dibundling dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Jawabannya beliau akan segera mendiskusikan dan akan menindaklanjuti hal tersebut," ungkap Masrofi.
Ia menjelaskan bahwa optimalisasi PKB memiliki nilai strategis karena hasil opsen pajak kendaraan bermotor akan kembali menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah.
"Semakin tinggi pembayaran pajak kendaraan bermotor, hasilnya pun akan banyak pula untuk kegiatan pembangunan dan pembiayaan pembangunan yang ada di Kabupaten Rembang," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Masrofi juga menegaskan pentingnya memberikan perhatian kepada masyarakat yang selama ini telah membayar pajak tepat waktu. Selain melalui Program Gebyar Hadiah Samsat, Bapenda Provinsi Jawa Tengah juga sedang menyiapkan berbagai skema apresiasi lainnya bagi wajib pajak yang disiplin memenuhi kewajibannya.
