Magelang – Pemerintah Kota Magelang bersama Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Penguatan sinergi tersebut disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono saat menerima kunjungan Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi di Ruang Rapat Wali Kota Magelang, Kamis (9/7/2026).
Damar menyampaikan pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam pembangunan daerah. Pemerintah hadir melalui pelayanan yang diberikan, sementara masyarakat turut mengambil bagian dalam mendukung keberlanjutan pembangunan melalui partisipasi pembayaran pajak.
“Kita semua yang duduk di sini adalah abdi atau pelayan masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Kita sebagai fasilitator dan regulator harus terus berupaya memberikan pelayanan terbaik,” ujar Damar.
Menurutnya, pajak memiliki peran penting sebagai salah satu penopang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pendekatan dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembayaran pajak perlu dilakukan secara humanis dan komunikatif.
“Manusia itu tidak hanya berpikir dengan akal, tetapi juga dengan hati. Ketika hatinya tersentuh, kesadaran dan kemauan akan tumbuh. Ini yang perlu kita bangun bersama,” katanya.
Damar menambahkan, pelayanan publik yang baik menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Magelang, kata dia, terus berkomitmen memberikan pelayanan sepenuh hati sebagai bentuk tanggung jawab kepada warga.
“Pemerintah memiliki kewajiban melayani dengan sepenuh hati. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mendukung pembangunan. Hak dan kewajiban ini harus berjalan bersama,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Damar menyambut baik Program Sengkuyung Mobile yang dikembangkan Bapenda Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya mendekatkan layanan perpajakan melalui pendekatan kewilayahan.
Selain memperkuat layanan eksternal, Pemerintah Kota Magelang juga berkomitmen melakukan rekonsiliasi data kendaraan bermotor milik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebagai bentuk keteladanan dalam tertib administrasi.
“Kita akan mulai dari kantor dulu, dari ASN kami. Akan kita cek satu per satu mana yang sudah dan belum menyelesaikan kewajibannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Magelang dalam memperkuat sinergi pengelolaan pendapatan daerah.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi langkah penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin baik sekaligus memperkuat peran bersama dalam pembangunan daerah.
“Ini gayung bersambut, karena Pak Wali memiliki semangat yang sama. Pemerintah sudah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekarang bagaimana bersama-sama membangun pemahaman bahwa pembiayaan pembangunan juga berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat,” ujar Masrofi.
Ia menambahkan, dukungan Pemerintah Kota Magelang untuk menggerakkan perangkat daerah hingga tingkat kelurahan menjadi langkah positif dalam membangun gerakan bersama.
“Pajak ini sebetulnya dari masyarakat untuk masyarakat. Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik,” pungkasnya.
