KEPALA BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH TINJAU LAYANAN DAN FASILITAS UPPD TEMANGGUNG

KEPALA BAPENDA PROVINSI JAWA TENGAH TINJAU LAYANAN DAN FASILITAS UPPD TEMANGGUNG

Temanggung, 3 Juni 2026 – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, S.Sos, M.Si, melaksanakan kunjungan kerja ke UPPD Temanggung pada Rabu (3/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, beliau didampingi oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Chairunnisa, S.E, M.M.

Kunjungan diawali dengan peninjauan langsung ke area pelayanan Samsat Temanggung. Kepala Bapenda bersama rombongan berkeliling untuk memantau jalannya pelayanan kepada wajib pajak, sekaligus melihat berbagai fasilitas pendukung yang tersedia guna memberikan pelayanan yang nyaman, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat.

Selain meninjau layanan, rombongan juga melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki UPPD Temanggung sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Samsat.

Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakan koordinasi dan diskusi bersama jajaran UPPD Temanggung terkait strategi peningkatan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berbagai upaya optimalisasi penerimaan PKB dibahas, termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta pengembangan inovasi pelayanan yang semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Kepala UPPD Temanggung beserta jajaran menyambut baik kunjungan kerja tersebut sebagai bentuk perhatian dan dukungan Bapenda Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan tugas di daerah. Melalui koordinasi yang terjalin, diharapkan berbagai program dan langkah strategis yang telah direncanakan dapat semakin memperkuat upaya peningkatan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan UPPD Temanggung dalam mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.