bapenda@jatengprov.go.id | (024) 3515514
Surakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Tahun 2027 di Surakarta, Selasa (7/4). Forum ini menjadi momentum penting untuk mendorong perubahan cara kerja dalam pengelolaan pendapatan daerah agar lebih adaptif dan berorientasi hasil.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pendapatan daerah tidak boleh berjalan stagnan dan harus terus dikejar secara serius oleh seluruh jajaran pemerintah.
““Pendapatan daerah tidak boleh statis—harus dikejar. Rakor ini jangan hanya jadi rutinitas, tapi harus melahirkan langkah nyata,” tegasnya.
Menurutnya, Rakor tidak boleh sekadar menjadi agenda formal tahunan, melainkan harus menghasilkan terobosan konkret. Ia juga menekankan bahwa Jawa Tengah harus dilihat secara strategis di tengah dinamika global yang penuh tantangan, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berbasis data.
“Kita harus tinggalkan ego sektoral. Pendapatan daerah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya provinsi, tetapi juga kabupaten/kota. ASN harus netral dan fokus bekerja untuk masyarakat,” lanjutnya.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalitas birokrasi dan menjauhkan pengelolaan pendapatan dari kepentingan politik. Menurutnya, kinerja pemerintah harus sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat, responsif, dan solutif.
Sementara itu, Plt. Kepala Bapenda Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menyampaikan bahwa Rakor ini diikuti oleh sekitar 200 peserta dari OPD, BUMD, dan BLUD sebagai upaya menyusun perencanaan pendapatan yang lebih komprehensif.
Rakor akan berlangsung selama tiga hari, dengan agenda utama pembahasan target pendapatan melalui desk bersama Badan Anggaran DPRD. Diharapkan melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat menyepakati langkah konkret yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Share: