Semarang, 11 Desember 2025 — Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan kerja Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (11/12/2025), untuk memperkuat sinergi dan berbagi pengalaman terkait strategi optimalisasi pendapatan daerah. Pertemuan berlangsung di Kantor Bapenda Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri pejabat struktural dari kedua instansi.
Kepala Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Daerah Lainnya Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah, Rachmat Ma’ruf, menyampaikan Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi studi tiru karena dinilai berhasil menghadirkan inovasi yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan daerah.
“Kami mendapatkan banyak informasi mengenai inovasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Program Sengkuyung dan Samsat Corporate yang digagas Bapenda Provinsi Jawa Tengah sangat menarik karena sesuai dengan kebutuhan wilayah kami yang luas dan memiliki banyak perusahaan. Tahun ini kami menyiapkan regulasi agar inovasi tersebut dapat segera kami implementasikan,” ungkapnya.
Rachmat juga berharap kerja sama antara kedua provinsi dapat diperluas, termasuk dalam hal pemungutan pajak kendaraan lintas wilayah.
“Misalnya kendaraan berpelat Jawa Tengah yang berada di Kalimantan Tengah atau sebaliknya. Sinkronisasi seperti ini penting agar penerimaan lebih akurat dan merata,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menegaskan kolaborasi antardaerah menjadi langkah penting dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui digitalisasi layanan perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan tata kelola.
“Kami menyambut baik kunjungan Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah. Jawa Tengah selalu terbuka berbagi pengalaman dan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Semoga kolaborasi ini memperkuat optimalisasi pendapatan dan mendukung pembangunan di kedua provinsi,” ujarnya.
Bapenda Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi antardaerah guna mendukung efektivitas kebijakan fiskal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
_1765452484.jpeg)
_1765452484.jpeg)
